Menteri yang memperoleh rapor merah di laporan Evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencoba memberikan alasan mengapa KPI departemen yang mereka pimpin tidak tercapai, mulai dari alasan terhambat di cairnya anggaran, terkendala dari pihak lain yang berhubungan dengan program tersebut bahkan ada yang tidak memberikan keterangan apapun mengapa target tidak tercapai.
Saya pribadi menilai evaluasi dari tim UKP4 sebaiknya terus dilakukan sehingga presiden bisa tetap memonitor kinerja dari “anak buahnya”. Karena dengan adanya KPI yang di evaluasi, maka idealnya seorang Menteri akan terpacu untuk memperbaiki kinerja departemen nya.
Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat aneh, dimana beberapa departemen yang saat ini memiliki banyak PR justru memperoleh rapor baik, sebut saja kasus gas elpiji yang telah memakan lebih dari 40 orang jiwa (Menteri ESDM) , reformasi di Kantor Pajak berikut Kasus Gayus (Menteri Keuangan). Pertanyaan nya adalah apakah hal-hal mendasar dan aktual seperti ini tidak menjadi target KPI dari Menteri-Menteri tersebut?
Melihat kondisi politik saat ini, dimana Partai Golkar yang notabene bukan partai mayoritas tampaknya memegang peranan penting dalam percaturan politik indonesia dan selalu menjadi pertimbangan untuk SBY dan pemerintah dalam melangkah. Ada apa dengan rapor merah yang diberikan kepada Menteri dari PKS dan PAN? Apakah ini salah satu desakan dari Golkar untuk melakukan reshuffle kabinet jilid II? Memang sudah ada pernyataan dari Pak Ical bahwa pernyataan dari Pak Priyo mengenai keinginan reshuffle kabinet merupakan pendapat pribadi.. Siapa yang tahu yg sebenarnya, setelah Pak Ical pernah menyampaikan bahwa Partai Golkar menganut prinsip politik seperti tikus, yang mengendus perlahan-lahan dahulu baru setelah itu menggigit … Mari kita lihat bersama… 20 July 2010, Yossy Girsang
