Pertamina tidak akan mampu berbuat banyak untuk mencegah dan mengurangi terjadinya Ledakan Gas Elpiji yang sudah membawa korban hampir 45 orang meninggal dunia. Sosialisasi seharusnya dilakukan di awal implementasi program konversi ini, begitu juga survey kelayakan dapur dari masyarakat. Di bali jarang terjadi ledakan mungkin karena dapur yang ada di rumah-rumah dibangun dalam kondisi terbuka sehingga kontak langsung dengan udara luar.
Oleh karena itu Pertamina harus dibantu oleh Pemerintah untuk membentuk kebijakan atau sistem penggunaan tabung gas dan accesoris nya, yang bisa membantu masyarakat mengurangi penggunaan peralatan yang tidak layak. Juga aturan yang jelas beserta hukuman untuk pelaku peng-oplosan gas ke tabung secara manual yang menyebabkan potensi kebocoran.
Jika ketua KPK yang terpilih merupakan orang dekat dari kalangan Istana, maka kinerja KPK akan sama saja seperti yang terjadi ketika kepemimpinan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dimana terjadi tebang pilih terhadap pelaku Korupsi yang dikejar. Dan partai politik yang anggotanya “diusik” akan berusaha untuk melakukan apa saja untuk menjatuhkan para pemimpin KPK tsb.
Masalah kemacetan di Jakarta tidak bisa hanya menjadi PR yang harus diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI, tetapi harus dibantu dengan kebijakan yang diambil bersama dengan pemerintah dan DPR.
Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta:
Solusi Jangka Pendek:
1. Menaikkan tarif Parik di beberapa titik pusat bisnis dan perbelanjaan mewah menjadi misalnya 5x lipat. Sehingga pengguna kendaraan berpikir beberapa kali untuk menggunakan kendaraan pribadi.
2. Menaikkan pajak kendaraan sehingga harga mobil juga meningkat. Solusi ini dapat menekan kecenderungan masyarakat memiliki mobil pribadi.
Solusi Jangka Panjang:
1. Perbaikan sarana transportasi umum yang sudah ada. Sebaiknya di kelola oleh swasta sehingga mengurangi permasalahan birokrasi.
2. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang lebih baik misalnya monorail atau subway sehingga memberikan rasa nyaman dan kecenderungan masyarakat menggunakan sarana ini daripada kendaraan pribadi.
Sebagai catatan: Memperbesar jalan tol, tidak akan menyelesaikan masalah karena persentase peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun mencapai rata-rata 10%.
Polri dibawah kepemimpinan BHD ternyata tidak mampu menyelesaikan banyak persoalan. Bahkan menjelang 2 bulan memasuki masa pensiunnya, justru BHD menghadapi persoalan yang memancing banyak tanya, sudah adakah reformasi yang dijanjikan itu di tubuh POLRI?
Mulai dari kasus cicak buaya, bailout Century, skandal Pajak Gayus, rekaman Ade Rahardja-Ari Muladi, rekening gendut Polri dan yang terakhir kasus mutasi pejabat tinggi Polri yang terkesan dipolitisi dan bertujuan balas budi daripada pertimbangan kompetensi dan prestasi. Bagaimana bisa baru saja bertugas dua bulan, Kapolda Jambi Brigjen Pol Dadang Garhadi sudah dimutasi, dan ada 5 brigjen senior angkatan 1975, yang 4-6 bulan lagi pensiun, tapi dipromosikan bintang dua. Jelas ini balas budi BHD kepada orang-orangnya yang loyal. Bisa disimpulkan bahwa BHD akan menyelesaikan masa jabatannya dengan pencapaian yang kurang memuaskan banyak kalangan.
Usulan yang menuai kontroversi dari Ruhut Sitompul bisa jadi mewakili rencana dan pandangan Partai Demokrat. Bukan apa-apa, jabatan dari Pak Ruhut, pengacara yang dulunya berasal dari Partai Golkar ini saat adalah sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) yang baru hasil Munas Bandung. Posisi yang menempatkan nya sebagai Juru Bicara partai yang mampu melontarkan pernyataan berdasarkan apa yang saat ini sedang dibahas oleh Partai nya.
Berikut komentar dari saya mengenai isu-isu aktual…
Ledakan Gas Elpiji
Pertamina tidak akan mampu berbuat banyak untuk mencegah dan mengurangi terjadinya Ledakan Gas Elpiji yang sudah membawa korban hampir 45 orang meninggal dunia. Sosialisasi seharusnya dilakukan di awal implementasi program konversi ini, begitu juga survey kelayakan dapur dari masyarakat. Di bali jarang terjadi ledakan mungkin karena dapur yang ada di rumah-rumah dibangun dalam kondisi terbuka sehingga kontak langsung dengan udara luar.
Oleh karena itu Pertamina harus dibantu oleh Pemerintah untuk membentuk kebijakan atau sistem penggunaan tabung gas dan accesoris nya, yang bisa membantu masyarakat mengurangi penggunaan peralatan yang tidak layak. Juga aturan yang jelas beserta hukuman untuk pelaku peng-oplosan gas ke tabung secara manual yang menyebabkan potensi kebocoran.
Calon Ketua KPK
Jika ketua KPK yang terpilih merupakan orang dekat dari kalangan Istana, maka kinerja KPK akan sama saja seperti yang terjadi ketika kepemimpinan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dimana terjadi tebang pilih terhadap pelaku Korupsi yang dikejar. Dan partai politik yang anggotanya “diusik” akan berusaha untuk melakukan apa saja untuk menjatuhkan para pemimpin KPK tsb.
Kemacetan di Jakarta
Masalah kemacetan di Jakarta tidak bisa hanya menjadi PR yang harus diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI, tetapi harus dibantu dengan kebijakan yang diambil bersama dengan pemerintah dan DPR.
Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta:
Solusi Jangka Pendek:
1. Menaikkan tarif Parik di beberapa titik pusat bisnis dan perbelanjaan mewah menjadi misalnya 5x lipat. Sehingga pengguna kendaraan berpikir beberapa kali untuk menggunakan kendaraan pribadi.
2. Menaikkan pajak kendaraan sehingga harga mobil juga meningkat. Solusi ini dapat menekan kecenderungan masyarakat memiliki mobil pribadi.
Solusi Jangka Panjang:
1. Perbaikan sarana transportasi umum yang sudah ada. Sebaiknya di kelola oleh swasta sehingga mengurangi permasalahan birokrasi.
2. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang lebih baik misalnya monorail atau subway sehingga memberikan rasa nyaman dan kecenderungan masyarakat menggunakan sarana ini daripada kendaraan pribadi.
Sebagai catatan: Memperbesar jalan tol, tidak akan menyelesaikan masalah karena persentase peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun mencapai rata-rata 10%.
Politik di tubuh POLRI
Polri dibawah kepemimpinan BHD ternyata tidak mampu menyelesaikan banyak persoalan. Bahkan menjelang 2 bulan memasuki masa pensiunnya, justru BHD menghadapi persoalan yang memancing banyak tanya, sudah adakah reformasi yang dijanjikan itu di tubuh POLRI?
Mulai dari kasus cicak buaya, bailout Century, skandal Pajak Gayus, rekaman Ade Rahardja-Ari Muladi, rekening gendut Polri dan yang terakhir kasus mutasi pejabat tinggi Polri yang terkesan dipolitisi dan bertujuan balas budi daripada pertimbangan kompetensi dan prestasi. Bagaimana bisa baru saja bertugas dua bulan, Kapolda Jambi Brigjen Pol Dadang Garhadi sudah dimutasi, dan ada 5 brigjen senior angkatan 1975, yang 4-6 bulan lagi pensiun, tapi dipromosikan bintang dua. Jelas ini balas budi BHD kepada orang-orangnya yang loyal. Bisa disimpulkan bahwa BHD akan menyelesaikan masa jabatannya dengan pencapaian yang kurang memuaskan banyak kalangan.
Usulan presiden 3 periode
Usulan yang menuai kontroversi dari Ruhut Sitompul bisa jadi mewakili rencana dan pandangan Partai Demokrat. Bukan apa-apa, jabatan dari Pak Ruhut, pengacara yang dulunya berasal dari Partai Golkar ini saat adalah sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) yang baru hasil Munas Bandung. Posisi yang menempatkan nya sebagai Juru Bicara partai yang mampu melontarkan pernyataan berdasarkan apa yang saat ini sedang dibahas oleh Partai nya.